Etika politik adalah filasafat moral tentang dimensi
pilitis manusia, fungsi etika politik adalah dalam masyarakat terbatas pada
penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi
politik secara bertanggung jawab, jadi tidak berdasarkan emosi, prasangka, dan
apriori, melainkan secara rasional, obyektif dan argumentatif. Adalah salah
ketika kita etika politik langsung mau mencampuri politik praktis. Tugas etika
politik adalah sebagai subsider: membantu agar rmasalah-masalah ideology dapat
dijalankan secara obyektif, artinya berdasarkan argument-argument yang dapat
dipahami dan ditanggapi oleh semua yang mengerti permasalahan. Etika politik
tidak mengkhotbai para politikus, tetapi dapat memeberikan patokan-patokan
orientasi dan pegangan-pegangan normative bagi mereka yang mau memiliki
kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolak ukur martabat manusia.
Dalam rangka dimensi-dimensi kesosialan manusia itu dimensi politis manusia mencakup untuk lingkaran kelembagaan hukum dan Negara da sistem-sistem nilai dan idelogi-ideologi yang memberikan legitimasi kepadanya. Dimensi politis manusia adalah dimensi masyarakat sebagai keseluruhan. Jadi yang menjadi ciri khas suatu pendekatan yang disebut "politis" adalah bahwa pendekatan itu terjadi dalam kerangka acuan yang berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. Sebuah keputusan bersifat politis apabila diambil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan.suatu tindakan disebut politis apabila menyangkut masyarakat secara keseluruhan. Politisi adalah orang yang mempunyai profesi yang mengenai masyarakat secara keseluruhan.seorang bukan politis pun ,engambil suatu sikap politik apabila ia dalam sikap itu mengacu pada masyarakat sebagai keseluruhan. Dengan demikian dimensi politis manusia dapat ditentukan sebagai dimensi di mana manusia menyadari diri sebagai anggota masyarakat sebagai keseluruhan yang menentukan kerangka kehidupannya dan ditentukan kembali oleh tindakan-tindakannya.
Inti permasalahan etika politik adalah masalah legitmsi etis kekuasaan yang dapat dirumuskan dalam pertanyaan: denga hak moral apa seseorang atau sekelompok orang memegang dan mempergunakan kekuasaan yang mereka miliki, betapapun kekuasaa seseorang, ia selalu dapat dihadapkan pada tuntutan untuk mempertanggungjawabkannya.
Bila kita mendengar kata "politik'',maka yang ada dalam benak kita adalah partai-partai politik atau suatu cara yang ditempuh seseorang dalam pencapaian tujuannya.orang sering menyamakan politik dengan kekuasaan, menghalalkan segala cara dengan mengesampingkan pedoman-pedoman hidup demi tercapainya suatu tujuan. Hoogerwerf (1979:45)"siapa memperoleh apa, bilamana, dengan cara apa". begitulah kira-kira gambaran buruk tentang politik. Nilai negative pada politik membuat kita bertanya apa eksistensi politik itu. pada tanggal 5 juli nanti seluruh rakyat Indonesia akan megadakan pemilihan umum untuk memilih seorang calon presiden, pemilu sekarang ini berbeda dengan pemilu sebelumnya karena rakyat sendiri yang akan menentukan pilihan siapa calon presidennya. Dalam masa kampanye para kandidat presiden mengeluarkan buah pikiran untuk menata masyarakat Indonesia pada masa akan datang yaitu berupa visi dan misi yang akan dijalankan.dari semua visi dan misi yang ditawarkan masing-masing kandidat presiden menurut saya tidak ada yang jelek, namun yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana visi dan misi tersebuit bisa dijalankan sesuai harapan dan cita-cita bangsa Indonesia.
Menurut kusumaatmadja (2004:Online)Seorang politisi yang hanya sekedar cerdas dan berpengetahuan bisa memunculkan visi, namun visi itu tidak menyentuh hati nurani orang banyak karena sang politisi yang pandai tersebut tidak memancarkan nilai-nilaiyang menjadikannya layak dipercaya. visi adalah sekunder dan yang primer adalah moralitas politik.
Dalam rangka dimensi-dimensi kesosialan manusia itu dimensi politis manusia mencakup untuk lingkaran kelembagaan hukum dan Negara da sistem-sistem nilai dan idelogi-ideologi yang memberikan legitimasi kepadanya. Dimensi politis manusia adalah dimensi masyarakat sebagai keseluruhan. Jadi yang menjadi ciri khas suatu pendekatan yang disebut "politis" adalah bahwa pendekatan itu terjadi dalam kerangka acuan yang berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. Sebuah keputusan bersifat politis apabila diambil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan.suatu tindakan disebut politis apabila menyangkut masyarakat secara keseluruhan. Politisi adalah orang yang mempunyai profesi yang mengenai masyarakat secara keseluruhan.seorang bukan politis pun ,engambil suatu sikap politik apabila ia dalam sikap itu mengacu pada masyarakat sebagai keseluruhan. Dengan demikian dimensi politis manusia dapat ditentukan sebagai dimensi di mana manusia menyadari diri sebagai anggota masyarakat sebagai keseluruhan yang menentukan kerangka kehidupannya dan ditentukan kembali oleh tindakan-tindakannya.
Inti permasalahan etika politik adalah masalah legitmsi etis kekuasaan yang dapat dirumuskan dalam pertanyaan: denga hak moral apa seseorang atau sekelompok orang memegang dan mempergunakan kekuasaan yang mereka miliki, betapapun kekuasaa seseorang, ia selalu dapat dihadapkan pada tuntutan untuk mempertanggungjawabkannya.
Bila kita mendengar kata "politik'',maka yang ada dalam benak kita adalah partai-partai politik atau suatu cara yang ditempuh seseorang dalam pencapaian tujuannya.orang sering menyamakan politik dengan kekuasaan, menghalalkan segala cara dengan mengesampingkan pedoman-pedoman hidup demi tercapainya suatu tujuan. Hoogerwerf (1979:45)"siapa memperoleh apa, bilamana, dengan cara apa". begitulah kira-kira gambaran buruk tentang politik. Nilai negative pada politik membuat kita bertanya apa eksistensi politik itu. pada tanggal 5 juli nanti seluruh rakyat Indonesia akan megadakan pemilihan umum untuk memilih seorang calon presiden, pemilu sekarang ini berbeda dengan pemilu sebelumnya karena rakyat sendiri yang akan menentukan pilihan siapa calon presidennya. Dalam masa kampanye para kandidat presiden mengeluarkan buah pikiran untuk menata masyarakat Indonesia pada masa akan datang yaitu berupa visi dan misi yang akan dijalankan.dari semua visi dan misi yang ditawarkan masing-masing kandidat presiden menurut saya tidak ada yang jelek, namun yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana visi dan misi tersebuit bisa dijalankan sesuai harapan dan cita-cita bangsa Indonesia.
Menurut kusumaatmadja (2004:Online)Seorang politisi yang hanya sekedar cerdas dan berpengetahuan bisa memunculkan visi, namun visi itu tidak menyentuh hati nurani orang banyak karena sang politisi yang pandai tersebut tidak memancarkan nilai-nilaiyang menjadikannya layak dipercaya. visi adalah sekunder dan yang primer adalah moralitas politik.
